Kamis, 01 Januari 2015

LELANG NASKAH UNAS DILAKUKAN PROPINSI

Jum'at, 02 Januari 2015 , 03:24:00 ilustrasi JAKARTA - Lelang pencetakan naskah ujian nasional (unas) 2015 yang dipasrahkan ke pemerintah provinsi, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Terutama potensi kebocoran materi soal. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar mengatakan, Kemendikbud harus menyiapkan antisipasi terhadap hal ini. "Urusan security naskah ujian tetap nomor satu. Meskipun unas fungsinya sebagai pemetaan," katanya, seperti dikutip dari Jawa Pos, Jumat (2/12). Dia berharap panitia pusat memiliki tim yang kuat, sehingga bisa mengawasi pelelangan naskah unas di setiap provinsi. Menurut Haryono, pada Unas 2014, pelalangan paket terpusat di Kemendikbud. Hanya saja, paket lelang terbagi dalam enam region. Ketika itu, kasus kebocoran terjadi. Ketika lelang digarap provinsi, potensi kebocoran semakin tinggi, karena makin banyak pintu yang memungkinkan terjadinya hal itu. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menuturkan, untuk menjamin kerahasiaan naskah unas perlu ada pakta integritas antara panitia pusat dengan panitia provinsi. Sehingga jika ada kebocoran soal ujian, bisa langsung dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain urusan kebocoran soal ujian, dampak negatif yang harus diantisipasi adalah laporan keuangan. Meskipun lelang dilaksanakan oleh provinsi, tetapi anggaran tetap dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemendikbud. "Sehingga yang bertanggung jawab kepada negara tetap Kemendikbud, bukan panitia unas tingkat provinsi," katanya. Bakal timbul masalah besar, jika provinsi terlambat menyampaikan laporan penggunaan anggaran lelang naskah unas ke Kemendikbud. Selain itu perlu dirumuskan juga penyeragaman aturan pelaporan penggunaan anggaran oleh panitia tingkat provinsi. "Uang yang keluar, harus dilaporkan sedetail-detailnya. Jika tidak, berpotensi jadi temuan (penyimpangan)," tutur Haryono.  Mantan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menuturkan, dalam waktu dekat akan diputuskan manajemen risiko khusus pelelangan naskah unas yang ditangani tingkat provinsi. Meski demikian, lanjut Haryono, pendelegasian ke provinsi ada dampak positinya. Yakni bisa menekan potensi keterlambatan pendistribusian naskah ujian. Selama ini, peran pemerintah pusat dalam pendistribusian naskah ujian masih terlalu besar. "Sehingga muncul masalah saat pendistribusian. Sebab yang paham medan itu adalah panitia provinsi atau panitia kabupaten/kota," jelas Haryono. Dia berharap dengan semakin besarnya keterlibatan provinsi, kasus keterlambatan pengiriman naskah ujian tidak terjadi lagi. (wan/nw) Kirim komentar Berita Terkait FSGI Apresiasi Fungsi Unas Jadi Alat Pemetaan Jum'at, 14 November 2014 , 12:25:00 Kembalikan Fungsi Unas Sebagai Alat Pemetaan Jum'at, 14 November 2014 , 05:43:00 Berita Terpopuler Ini Dua Analisis Penyebab Jatuhnya AirAsia QZ8501 Jum'at, 02 Januari 2015 , 05:36:00 Pembangunan Perumahan Bentuk Klaster Bakal Disetop Kamis, 01 Januari 2015 , 16:49:00 Ditemukan Mayat, Bibi Pramugari AirAsia: Astagfirullah, Nisa Jum'at, 02 Januari 2015 , 05:59:00 Firasat Pilot AirAsia QZ8501, Unggah Foto Berlatar Petir Kamis, 01 Januari 2015 , 13:56:00 Merasakan Penerbangan AirAsia QZ8501 4 Hari Setelah Insiden Kamis, 01 Januari 2015 , 10:35:00 Pramugari Khairunnisa, Hanya Senyum Bila Ditanya Siapa Pacarnya Jum'at, 02 Januari 2015 , 05:02:00 More from JPNN NasionalInternasionalPolitikTeknologiOlahragaEkonomiLifestyleBisnisEntertainmentPendidikanKriminalFeaturesJabodetabekNusantaraIndex Desktop site About Us Advertising Android BlackBerry JPNN Mobile Version © 2014

Minggu, 28 Desember 2014

Senin, 29 Desember 2014Sign In | Sign Up Kanal Ilustrasi. (Foto: Dede Kurniawan/Okezone) KAMPUSRabu, 24 Desember 2014 - 18:14 wib Kembalikan Matpel TIK & KKPI ke Struktur Kurikulum Rachmad Faisal Harahap - Okezone Facebook Twitter Google+ JAKARTA - Beberapa orang guru mata pelajaran (Matpel) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dari berbagai daerah menyambangi kantor Kemendikbud untuk berdialog dengan pejabat dalam aksi damai Guru TIK/KKPI. Aksi tersebut murni aksi guru TIK/KKPI dan tidak mengatasnamakan organisasi guru manapun. Sehubungan dengan hilangnya Matpel TIK dan KKPI dalam struktur Kurikulum 2013, maka Komunitas Guru TIK/KKPI seluruh Indonesia meminta kepada Mendikbud Anies Baswedan untuk mengembalikan Matpel TIK dan KKPI ke dalam struktur Kurikulum, serta masalah linierisasi guru TIK dan KKPI tidak dikenakan bagi guru yang sudah sertifikasi Matpel TIK dan KKPI. Koordinator Komunitas Guru TIK/KKPI Seluruh Indonesia, Wijaya Kusumah mengatakan, pihaknya juga memohon revisi atau penghapusan Permendikbud nomor 68 tahun 2014 Bab V pasal 8, karena tidak sejalan dengan undang-undang (UU) guru dan dosen pada 2005. "Sudah tiga semester menerapkan Kurikulum 2013 TIK menjadi prakarya, yang isinya guru menjadi guru masak dan keterampilan lainnya. Matpel TIK paling disenangi di sekolah daerah. Kami berharap dengan menteri baru kami diperhatikan, para penyusun Kurikulum 2013 harus mencoba mengajar TIK seperti apa," ujar guru TIK SMP Labschool Rawamangun itu, di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (24/12/2014). Kemudian, menurut guru TIK SMP Kebon Jeruk 2 Jakarta, Sutan Chaniago, TIK yang menjadi prakarya harus dikembalikan asalnya menjadi Matpel. "Siswa saya terus terang sangat miris mengetahui TIK hilang dari Matpel. Saya berharap supaya TIK kembali sebagai Matpel, bukan bimbingan saja," ucapnya. Selain itu, guru TIK SMP Negeri 6 Sinjay Selatan, Sulawesi Selatan, Syamsul Rijal menyatakan, dirinya ikut sertifikasi sebagai guru profesional TIK, ketika muncul Kurikulum 2013 dan menghapus TIK, mata pencahariannya pun terancam. "Saya lulusan dari jurusan teknik bangunan, di sekolah kami tidak ada sekolah bangunan. Mata pencaharian saya di sini, mas menteri mau mendengar jeritan kami, di daerah saya yang mengajar tidak ada komputer, di sekolah hanya ada dua komputer dari 500 siswa di sekolah," ungkapnya. Lalu, menurut guru TIK SMP Negeri 1 Gabuswetan, Indramayu, Jawa Barat, Bambang Susetyanto, dirinya masih semangat memikirkan bangsa. Dia tidak rela TIK dihapuskan di tingkat sekolah, karena merupakan sains. "TIK jangan dianggap seperti mainan, tanpa TIK negara kita mau jadi apa. Kurikulum 2013 mengenai sistem penilaian juga banyak yang gaptek," tuturnya. Mendikbud Anies Baswedan pun menanggapi pernyataan sikap dari komunitas guru TIK dan KKPI tersebut. Anies mengatakan, Indonesia ingin menjadi negara yang produktif dan menjadi negara yang mandiri. Dia mengajak untuk menonjolkan perspektif, seperti misalnya menjadikan Indonesia sebagai rumah teknologi dan jangan dijadikan Indonesia menjadi negara konsumtif. "Menyangkut item-item tersebut, hari ini kita melakukan evaluasi dan preview Kurikulum 2013, dan kita lihat kesesuaiannya, aspirasi dan pandangan ini menyangkut pelaksanaan Kurikulum 2013, ada masukkan tentang buku, kita juga membuat saluran khusus yaitu sms, banyak sekali yang masuk ke sms ini dari masukan guru baik positif maupun negatif, karena guru lah yang ada di kelas," beber Anies. Lanjut Anies, pihaknya ingin solusinya dapat diaplikasikan. "Kalau menjalankan Kurikulum 2006 (KTSP) berarti Matpel TIK ada. Untuk Kurikulum 2013 sedang di-review dan uji coba termasuk ketika nanti diputuskan penambahan atau pengurangan matpel nanti ketika pelaksanaan juga dilakukan secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Berarti Kurikulum 2006 yang sudah ada matpelnya dijalankan, kalau ada TIK berarti jalan," tutupnya. Berikut 10 tuntutan dan pernyataan sikap komunitas guru TIK dan KKPI pada 2 Mei 2014 yang sudah disampaikan langsung pada Mendikbud terdahulu M Nuh: 1. Tolak penghapusan mata pelajaran TIK dan KKPI (mata pelajaran komputer). 2. Kembalikan TIK dan KKPI dalam kurikulum sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang. 3. Perubahan dan peningkatan materi pelajaran TIK/KKPI sesuai dengan tuntutan zaman. 4. Segala kebijakan tentang TIK dan mapel TIK/KKPI harus melibatkan organisasi profesi. 5. Program peningkatan kualitas guru TIK/KKPI secara merata dan berkesinambungan. 6. Lindungi keberadaan guru honorer dan guru swasta di sekolah. 7. Selamatkan mahasiswa jurusan pendidikan TIK (calon guru komputer) dari pengangguran dan aborsi massal. 8. Jangan buat Indonesia menjadi negara konsumtif di bidang TIK. 9. Jangan biarkan Indonesia dijajah secara teknologi. 10. Jangan gadaikan ketahanan nasional kepada pihak asing. (ful) KIRIM KOMENTAR Login untuk komentar Joko • 4 hari lalu TIK/ Komputer sudah masuk semua sendi kehidupan...kalo dihilangkan berarti membuat bodoh penerus bangsa indonesia. BERITA TERKAIT Orangtua Setuju Kurikulum 2013 karena Murid Enjoy Penyusunan Kurikulum Harus Multidisiplin Pendidikan Karakter Perlu Keteladanan Tindak Korupsi Guru Inspiratif Mengatasi Kurikulum Kurikulum 2013 Ibarat Smartphone Canggih FOTO LAINNYA VIDEO LAINNYA BACK TO TOP Available On HEADLINESBERITA PILIHANHOMECELEBRITYNEWSBOLAECONOMYSPORTSLIFESTYLETECHNOFOTOVIDEOABOUT US ©2007-2014 Okezone.com, All Rights Reserved / rendering in 0.0304 seconds [189] x 2014 Highlights - Klik Disini