Jumat, 26 Mei 2017

Masuk HOME NASIONAL REGIONAL MEGAPOLITAN INTERNASIONAL OLAHRAGA KILAS DAERAH EKONOMI BOLA   TEKNO SAINS ENTERTAINMENT OTOMOTIF LIFESTYLE PROPERTI TRAVEL EDUKASI KOLOM IMAGES   KOMPASIANA JUARA.NET OTOMANIA KOMPASKARIER GRAMEDIA NEWS MENU News Edukasi Siapa dan Apa Ajaran Ki Hadjar Dewantara? Selasa, 2 Mei 2017 | 13:43 WIB KOMPAS.com – Coba diingat-ingat benar, siapa itu Ki Hadjar Dewantara? Nama aslikah itu? Apa pula ajarannya sampai tanggal lahirnya ditetapkan menjadi hari besar nasional? Tebakan paling baik, yang teringat dari nama ini mungkin kurang lebih hanya, “Umm... tokoh pendidikan nasional?” Tak usah malu atau merasa dipermalukan kalau tak juga mendapatkan informasi tambahan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Banyak orang sekarang bisa jadi punya ingatan sama pendeknya soal nama ini. Kalaupun ada tambahan informasi yang teringat, paling banter ya Hari Pendidikan Nasional yang dirayakan setiap 2 Mei ini punya kaitan dengan Ki Hadjar Dewantara. Soal ajarannya, barangkali hanya anak-anak generasi Orde Baru yang tumbuh besar dalam deretan slogan dan jargon yang masih ingat beberapa hapalan tentangnya. “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani,” tiga frasa yang dulu rutin jadi soal ulangan atau pertanyaan di ujian kecakapan Pramuka tentang ajarannya. Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia kurang lebih, “Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan dorongan.” Sederet slogan tersebut sampai kini resminya masih menjadi acuan bagi guru dalam mendidik para siswanya. Setidaknya, frasa “tut wuri handayani” masih setia terpajang sebagai bagian dari logo Kementerian Pendidikan Nasional. Ki Hadjar Dewantara adalah nama alias untuk Raden Mas Soewardi Soerjaningrat sejak 1922. Lahir pada 1889, tanggal kelahirannya ditetapkan menjadi Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap 2 Mei. Penelusuran Kompas.com mendapati penetapan Hari Pendidikan Nasional ini muncul di Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 dan aturan lain sesudah itu yang merujuk kepada aturan tersebut. Itu pun, “tentang”-nya adalah “Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur” bersama sejumlah hari peringatan lain. Merujuk harian Kompas edisi 2 Mei 1968, penetapan tersebut merupakan bentuk penghargaan Pemerintah atas jasa Ki Hadjar Dewantara yang telah memelopori sistem pendidikan nasional berbasis kepribadian dan kebudayaan nasional. Penggunaan nama alias pada 1922 bertepatan dengan langkah Ki Hadjar Dewantara mendirikan sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak itu, kiprahnya di dunia pendidikan terus berlanjut, sejalan dengan semangatnya melawan penjajahan. Halaman selanjutnya: Fatwa ajaran Page: 12Show All Penulis: Palupi Annisa Auliani Editor: Amir Sodikin TAG: sekolah Hari Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara Ada 1 komentar untuk artikel ini Kompas.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE panglima pandu Selasa, 02 Mei 2017 | 14:54 semangat mengenang dan meneladani ajaran adiluhung pendahulu kita.......smoga bisa... (0) (0) Tanggapi Laporkan TERKINI "Kartu Sakti Ancol", Tiket Belajar Sepuasnya di Luar Kelas! BRANDZVIEW - 3 hari lalu Binus Raih "Best Companies to Work for in Asia" EDUKASI - 4 hari lalu Generasi Milenial Terancam Pengangguran EDUKASI - 4 hari lalu Sorot Problematika Dunia, Telkom Gelar Kompetisi BRANDZVIEW - 6 hari lalu Butuh Trik untuk Mengajar Generasi Milenial EDUKASI - 1 minggu lalu Mendikbud: Tanamkan Kejujuran sejak SD EDUKASI - 1 minggu lalu UGM dan Universitas Helsinki Gelar Seminar Bertema Resistensi Antibiotik di Lingkungan EDUKASI - 2 minggu lalu Guru Terkendala Fasilitas, Pengangkatan Tenaga Honorer Dipertimbangkan EDUKASI - 2 minggu lalu Menyindir EDUKASI - 2 minggu lalu Dua Siswa Indonesia Raih Medali di Rusia EDUKASI - 2 minggu lalu Gerakan Literasi Dorong Siswa dan Guru Berkarya EDUKASI - 3 minggu lalu Siapa dan Apa Ajaran Ki Hadjar Dewantara? EDUKASI - 3 minggu lalu Karena Kita Butuh Generasi Kesatria... EDUKASI - 3 minggu lalu Biaya Kuliah di Australia Bakal Semakin Mahal EDUKASI - 3 minggu lalu Penyesalan EDUKASI - 4 minggu lalu Load More BACK TO TOP News Ekonomi Bola Tekno Entertainment Otomotif Health Female Properti Travel Edukasi Foto Video TV VIK Forum About Policy Contact Us Career Pedoman Media Siber ©2017 PT. Kompas Cyber Media

Kamis, 01 Januari 2015

LELANG NASKAH UNAS DILAKUKAN PROPINSI

Jum'at, 02 Januari 2015 , 03:24:00 ilustrasi JAKARTA - Lelang pencetakan naskah ujian nasional (unas) 2015 yang dipasrahkan ke pemerintah provinsi, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Terutama potensi kebocoran materi soal. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar mengatakan, Kemendikbud harus menyiapkan antisipasi terhadap hal ini. "Urusan security naskah ujian tetap nomor satu. Meskipun unas fungsinya sebagai pemetaan," katanya, seperti dikutip dari Jawa Pos, Jumat (2/12). Dia berharap panitia pusat memiliki tim yang kuat, sehingga bisa mengawasi pelelangan naskah unas di setiap provinsi. Menurut Haryono, pada Unas 2014, pelalangan paket terpusat di Kemendikbud. Hanya saja, paket lelang terbagi dalam enam region. Ketika itu, kasus kebocoran terjadi. Ketika lelang digarap provinsi, potensi kebocoran semakin tinggi, karena makin banyak pintu yang memungkinkan terjadinya hal itu. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menuturkan, untuk menjamin kerahasiaan naskah unas perlu ada pakta integritas antara panitia pusat dengan panitia provinsi. Sehingga jika ada kebocoran soal ujian, bisa langsung dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain urusan kebocoran soal ujian, dampak negatif yang harus diantisipasi adalah laporan keuangan. Meskipun lelang dilaksanakan oleh provinsi, tetapi anggaran tetap dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemendikbud. "Sehingga yang bertanggung jawab kepada negara tetap Kemendikbud, bukan panitia unas tingkat provinsi," katanya. Bakal timbul masalah besar, jika provinsi terlambat menyampaikan laporan penggunaan anggaran lelang naskah unas ke Kemendikbud. Selain itu perlu dirumuskan juga penyeragaman aturan pelaporan penggunaan anggaran oleh panitia tingkat provinsi. "Uang yang keluar, harus dilaporkan sedetail-detailnya. Jika tidak, berpotensi jadi temuan (penyimpangan)," tutur Haryono.  Mantan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menuturkan, dalam waktu dekat akan diputuskan manajemen risiko khusus pelelangan naskah unas yang ditangani tingkat provinsi. Meski demikian, lanjut Haryono, pendelegasian ke provinsi ada dampak positinya. Yakni bisa menekan potensi keterlambatan pendistribusian naskah ujian. Selama ini, peran pemerintah pusat dalam pendistribusian naskah ujian masih terlalu besar. "Sehingga muncul masalah saat pendistribusian. Sebab yang paham medan itu adalah panitia provinsi atau panitia kabupaten/kota," jelas Haryono. Dia berharap dengan semakin besarnya keterlibatan provinsi, kasus keterlambatan pengiriman naskah ujian tidak terjadi lagi. (wan/nw) Kirim komentar Berita Terkait FSGI Apresiasi Fungsi Unas Jadi Alat Pemetaan Jum'at, 14 November 2014 , 12:25:00 Kembalikan Fungsi Unas Sebagai Alat Pemetaan Jum'at, 14 November 2014 , 05:43:00 Berita Terpopuler Ini Dua Analisis Penyebab Jatuhnya AirAsia QZ8501 Jum'at, 02 Januari 2015 , 05:36:00 Pembangunan Perumahan Bentuk Klaster Bakal Disetop Kamis, 01 Januari 2015 , 16:49:00 Ditemukan Mayat, Bibi Pramugari AirAsia: Astagfirullah, Nisa Jum'at, 02 Januari 2015 , 05:59:00 Firasat Pilot AirAsia QZ8501, Unggah Foto Berlatar Petir Kamis, 01 Januari 2015 , 13:56:00 Merasakan Penerbangan AirAsia QZ8501 4 Hari Setelah Insiden Kamis, 01 Januari 2015 , 10:35:00 Pramugari Khairunnisa, Hanya Senyum Bila Ditanya Siapa Pacarnya Jum'at, 02 Januari 2015 , 05:02:00 More from JPNN NasionalInternasionalPolitikTeknologiOlahragaEkonomiLifestyleBisnisEntertainmentPendidikanKriminalFeaturesJabodetabekNusantaraIndex Desktop site About Us Advertising Android BlackBerry JPNN Mobile Version © 2014