Kamis, 01 Januari 2015

LELANG NASKAH UNAS DILAKUKAN PROPINSI

Jum'at, 02 Januari 2015 , 03:24:00 ilustrasi JAKARTA - Lelang pencetakan naskah ujian nasional (unas) 2015 yang dipasrahkan ke pemerintah provinsi, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Terutama potensi kebocoran materi soal. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar mengatakan, Kemendikbud harus menyiapkan antisipasi terhadap hal ini. "Urusan security naskah ujian tetap nomor satu. Meskipun unas fungsinya sebagai pemetaan," katanya, seperti dikutip dari Jawa Pos, Jumat (2/12). Dia berharap panitia pusat memiliki tim yang kuat, sehingga bisa mengawasi pelelangan naskah unas di setiap provinsi. Menurut Haryono, pada Unas 2014, pelalangan paket terpusat di Kemendikbud. Hanya saja, paket lelang terbagi dalam enam region. Ketika itu, kasus kebocoran terjadi. Ketika lelang digarap provinsi, potensi kebocoran semakin tinggi, karena makin banyak pintu yang memungkinkan terjadinya hal itu. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menuturkan, untuk menjamin kerahasiaan naskah unas perlu ada pakta integritas antara panitia pusat dengan panitia provinsi. Sehingga jika ada kebocoran soal ujian, bisa langsung dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain urusan kebocoran soal ujian, dampak negatif yang harus diantisipasi adalah laporan keuangan. Meskipun lelang dilaksanakan oleh provinsi, tetapi anggaran tetap dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemendikbud. "Sehingga yang bertanggung jawab kepada negara tetap Kemendikbud, bukan panitia unas tingkat provinsi," katanya. Bakal timbul masalah besar, jika provinsi terlambat menyampaikan laporan penggunaan anggaran lelang naskah unas ke Kemendikbud. Selain itu perlu dirumuskan juga penyeragaman aturan pelaporan penggunaan anggaran oleh panitia tingkat provinsi. "Uang yang keluar, harus dilaporkan sedetail-detailnya. Jika tidak, berpotensi jadi temuan (penyimpangan)," tutur Haryono.  Mantan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menuturkan, dalam waktu dekat akan diputuskan manajemen risiko khusus pelelangan naskah unas yang ditangani tingkat provinsi. Meski demikian, lanjut Haryono, pendelegasian ke provinsi ada dampak positinya. Yakni bisa menekan potensi keterlambatan pendistribusian naskah ujian. Selama ini, peran pemerintah pusat dalam pendistribusian naskah ujian masih terlalu besar. "Sehingga muncul masalah saat pendistribusian. Sebab yang paham medan itu adalah panitia provinsi atau panitia kabupaten/kota," jelas Haryono. Dia berharap dengan semakin besarnya keterlibatan provinsi, kasus keterlambatan pengiriman naskah ujian tidak terjadi lagi. (wan/nw) Kirim komentar Berita Terkait FSGI Apresiasi Fungsi Unas Jadi Alat Pemetaan Jum'at, 14 November 2014 , 12:25:00 Kembalikan Fungsi Unas Sebagai Alat Pemetaan Jum'at, 14 November 2014 , 05:43:00 Berita Terpopuler Ini Dua Analisis Penyebab Jatuhnya AirAsia QZ8501 Jum'at, 02 Januari 2015 , 05:36:00 Pembangunan Perumahan Bentuk Klaster Bakal Disetop Kamis, 01 Januari 2015 , 16:49:00 Ditemukan Mayat, Bibi Pramugari AirAsia: Astagfirullah, Nisa Jum'at, 02 Januari 2015 , 05:59:00 Firasat Pilot AirAsia QZ8501, Unggah Foto Berlatar Petir Kamis, 01 Januari 2015 , 13:56:00 Merasakan Penerbangan AirAsia QZ8501 4 Hari Setelah Insiden Kamis, 01 Januari 2015 , 10:35:00 Pramugari Khairunnisa, Hanya Senyum Bila Ditanya Siapa Pacarnya Jum'at, 02 Januari 2015 , 05:02:00 More from JPNN NasionalInternasionalPolitikTeknologiOlahragaEkonomiLifestyleBisnisEntertainmentPendidikanKriminalFeaturesJabodetabekNusantaraIndex Desktop site About Us Advertising Android BlackBerry JPNN Mobile Version © 2014

Minggu, 28 Desember 2014

Senin, 29 Desember 2014Sign In | Sign Up Kanal Ilustrasi. (Foto: Dede Kurniawan/Okezone) KAMPUSRabu, 24 Desember 2014 - 18:14 wib Kembalikan Matpel TIK & KKPI ke Struktur Kurikulum Rachmad Faisal Harahap - Okezone Facebook Twitter Google+ JAKARTA - Beberapa orang guru mata pelajaran (Matpel) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dari berbagai daerah menyambangi kantor Kemendikbud untuk berdialog dengan pejabat dalam aksi damai Guru TIK/KKPI. Aksi tersebut murni aksi guru TIK/KKPI dan tidak mengatasnamakan organisasi guru manapun. Sehubungan dengan hilangnya Matpel TIK dan KKPI dalam struktur Kurikulum 2013, maka Komunitas Guru TIK/KKPI seluruh Indonesia meminta kepada Mendikbud Anies Baswedan untuk mengembalikan Matpel TIK dan KKPI ke dalam struktur Kurikulum, serta masalah linierisasi guru TIK dan KKPI tidak dikenakan bagi guru yang sudah sertifikasi Matpel TIK dan KKPI. Koordinator Komunitas Guru TIK/KKPI Seluruh Indonesia, Wijaya Kusumah mengatakan, pihaknya juga memohon revisi atau penghapusan Permendikbud nomor 68 tahun 2014 Bab V pasal 8, karena tidak sejalan dengan undang-undang (UU) guru dan dosen pada 2005. "Sudah tiga semester menerapkan Kurikulum 2013 TIK menjadi prakarya, yang isinya guru menjadi guru masak dan keterampilan lainnya. Matpel TIK paling disenangi di sekolah daerah. Kami berharap dengan menteri baru kami diperhatikan, para penyusun Kurikulum 2013 harus mencoba mengajar TIK seperti apa," ujar guru TIK SMP Labschool Rawamangun itu, di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (24/12/2014). Kemudian, menurut guru TIK SMP Kebon Jeruk 2 Jakarta, Sutan Chaniago, TIK yang menjadi prakarya harus dikembalikan asalnya menjadi Matpel. "Siswa saya terus terang sangat miris mengetahui TIK hilang dari Matpel. Saya berharap supaya TIK kembali sebagai Matpel, bukan bimbingan saja," ucapnya. Selain itu, guru TIK SMP Negeri 6 Sinjay Selatan, Sulawesi Selatan, Syamsul Rijal menyatakan, dirinya ikut sertifikasi sebagai guru profesional TIK, ketika muncul Kurikulum 2013 dan menghapus TIK, mata pencahariannya pun terancam. "Saya lulusan dari jurusan teknik bangunan, di sekolah kami tidak ada sekolah bangunan. Mata pencaharian saya di sini, mas menteri mau mendengar jeritan kami, di daerah saya yang mengajar tidak ada komputer, di sekolah hanya ada dua komputer dari 500 siswa di sekolah," ungkapnya. Lalu, menurut guru TIK SMP Negeri 1 Gabuswetan, Indramayu, Jawa Barat, Bambang Susetyanto, dirinya masih semangat memikirkan bangsa. Dia tidak rela TIK dihapuskan di tingkat sekolah, karena merupakan sains. "TIK jangan dianggap seperti mainan, tanpa TIK negara kita mau jadi apa. Kurikulum 2013 mengenai sistem penilaian juga banyak yang gaptek," tuturnya. Mendikbud Anies Baswedan pun menanggapi pernyataan sikap dari komunitas guru TIK dan KKPI tersebut. Anies mengatakan, Indonesia ingin menjadi negara yang produktif dan menjadi negara yang mandiri. Dia mengajak untuk menonjolkan perspektif, seperti misalnya menjadikan Indonesia sebagai rumah teknologi dan jangan dijadikan Indonesia menjadi negara konsumtif. "Menyangkut item-item tersebut, hari ini kita melakukan evaluasi dan preview Kurikulum 2013, dan kita lihat kesesuaiannya, aspirasi dan pandangan ini menyangkut pelaksanaan Kurikulum 2013, ada masukkan tentang buku, kita juga membuat saluran khusus yaitu sms, banyak sekali yang masuk ke sms ini dari masukan guru baik positif maupun negatif, karena guru lah yang ada di kelas," beber Anies. Lanjut Anies, pihaknya ingin solusinya dapat diaplikasikan. "Kalau menjalankan Kurikulum 2006 (KTSP) berarti Matpel TIK ada. Untuk Kurikulum 2013 sedang di-review dan uji coba termasuk ketika nanti diputuskan penambahan atau pengurangan matpel nanti ketika pelaksanaan juga dilakukan secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Berarti Kurikulum 2006 yang sudah ada matpelnya dijalankan, kalau ada TIK berarti jalan," tutupnya. Berikut 10 tuntutan dan pernyataan sikap komunitas guru TIK dan KKPI pada 2 Mei 2014 yang sudah disampaikan langsung pada Mendikbud terdahulu M Nuh: 1. Tolak penghapusan mata pelajaran TIK dan KKPI (mata pelajaran komputer). 2. Kembalikan TIK dan KKPI dalam kurikulum sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang. 3. Perubahan dan peningkatan materi pelajaran TIK/KKPI sesuai dengan tuntutan zaman. 4. Segala kebijakan tentang TIK dan mapel TIK/KKPI harus melibatkan organisasi profesi. 5. Program peningkatan kualitas guru TIK/KKPI secara merata dan berkesinambungan. 6. Lindungi keberadaan guru honorer dan guru swasta di sekolah. 7. Selamatkan mahasiswa jurusan pendidikan TIK (calon guru komputer) dari pengangguran dan aborsi massal. 8. Jangan buat Indonesia menjadi negara konsumtif di bidang TIK. 9. Jangan biarkan Indonesia dijajah secara teknologi. 10. Jangan gadaikan ketahanan nasional kepada pihak asing. (ful) KIRIM KOMENTAR Login untuk komentar Joko • 4 hari lalu TIK/ Komputer sudah masuk semua sendi kehidupan...kalo dihilangkan berarti membuat bodoh penerus bangsa indonesia. BERITA TERKAIT Orangtua Setuju Kurikulum 2013 karena Murid Enjoy Penyusunan Kurikulum Harus Multidisiplin Pendidikan Karakter Perlu Keteladanan Tindak Korupsi Guru Inspiratif Mengatasi Kurikulum Kurikulum 2013 Ibarat Smartphone Canggih FOTO LAINNYA VIDEO LAINNYA BACK TO TOP Available On HEADLINESBERITA PILIHANHOMECELEBRITYNEWSBOLAECONOMYSPORTSLIFESTYLETECHNOFOTOVIDEOABOUT US ©2007-2014 Okezone.com, All Rights Reserved / rendering in 0.0304 seconds [189] x 2014 Highlights - Klik Disini

Sabtu, 27 Desember 2014

LIPUTAN PAGI ;MINGGU 28 DESEMBER 2014

Jakarta (28/12) Suasana tetap ramai walaupun pukul 03.00 di Stasiun Senen Jakarta. Banyak penumpang yang lalu lalang untuk menunggu bukanya lokot penjualan karcis. Banyak juga yang menunggu jemputan. Mereka ,klesetan, tidur-tiduran. Maklumlah mereka semalaman tidak bisa tidur di kereta api yang full AC-nya.
    Kereta Api skarang sangat berbda dengan KA dulu, Stasiun KA sekarang jauh berbeda dengan dulu. Di tempat ini sudah dibangun model Bandara, ruang tunggu dan tempat parkir sudah nyaman. Silakan dicoba naik kereta api. Di sini banyak pilihan, mulai yang ekonomi sampai yang eksekutif.

Senin, 15 Desember 2014

Pemberlakukan kurikulum 2013 bisa dimulai dari sekarang dan maksimal tahun ajaran 2019/2020. (Foto: dok. Okezone) SURABAYA -

        Pemberlakuan kurikulum 2013 bisa dimulai dari sekarang. Pasalnya, Permendikbud Nomor 160/2014 mewajibkan pemberlakuan Kurikulum 2013 paling lama tahun ajaran 2019/2020. Mantan Mendikbud Mohammad Nuh menjelaskan, berdasarkan permendikbud bahwa permendikbud yang ditandatangani Mendikbud Anies Baswedan pada 11 Desember 2014 itu mewajibkan seluruh sekolah wajib melaksanakan Kurikulum 2013 paling lama tahun ajaran 2019/2020. "Dan istilah 'paling lama' itu berarti bisa dimulai sejak sekarang juga," kata Nuh di sela acara peletakan batu pertama SMP Al-Islah, Gunung Anyar, Surabaya, Minggu (14/12/2014). Dalam Permendikbud itu, pemerintah menyebut, sekolah yang sudah tiga semester melaksanakan Kurikulum 2013 wajib melaksanakannya mulai sekarang. Namun bagi sekolah yang keberatan, bisa mengajukan untuk kembali ke Kurikulum 2006 (KTSP 2006). "Tetapi sekolah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 itu akan disiapkan pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013," katanya. Menurut Nuh, jika Kurikulum 2013 sudah wajib dilaksanakan paling lama tahun ajaran 2019/2020, maka pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2015/2016 akan berlangsung selama tiga tahun hingga tahun ajaran 2018/2019. "Jadi, sekolah-sekolah yang sudah siap mungkin saja mengajukan diri untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan pada tahun ini untuk mulai melaksanakan Kurikulum 2013 itu pada tahun ajaran 2015/2016 atau sekira Mei 2015," katanya. Bahkan, Permendikbud itu juga menyebutkan pemerintah akan menyiapkan pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan pengawas. "Karena itu, saya langsung sampaikan Permendikbud itu kepada guru-guru anggota PGRI di Probolinggo dan pengurus LP Maarif NU se-Jatim di Sidoarjo kemarin. Mereka umumnya sudah siap. Bahkan di Gresik juga akan ada pelatihan Kurikulum 2013 Senin besok," katanya. Sementara itu, Nuh meletakkan batu pertama SMP Al-Islah, Gunung Anyar, Surabaya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Islah yang didirikan orang tuanya sejak 1954 (SD) dan 1978 (SMP). "Itu merupakan sekolah yang dikhususkan bagi kalangan bawah di kawasan Gunung Anyar dan sekitarnya. Sekolahnya gratis, karena ada BOS dan BOSDA. Ibarat radio, kami bermain di kelas AM, tapi suaranya cerah atau berkualitas radio FM," katanya, tersenyum. Nuh merencanakan pembangunan gedung SMP tersebut karena selama ini SMP Al-Islah menempati gedung SD Al-Islah. "Kami harapkan pada tahun ajaran 2015/2016 sudah bisa digunakan siswa baru untuk lantai bawah, sehingga siswa SMP Al-Islah yang selama ini masuk siang akan masuk pagi dan bisa sehari penuh," katanya. Dalam kesempatan itu, Kepala SMP Al-Islah Ali Affandi menjelaskan, dia menerima 600-700 siswa pada setiap tahun ajaran dan pendaftarannya seringkali sudah tutup pada saat sekolah lain baru membuka pendaftaran. "Meski gratis, kami tetap menjaga kualitas, karena itu kami memiliki laboratorium bahasa, sains, dan komputer serta perpustakaan yang memadai. Bahkan SMK Al Islah baru saja meraih juara II Keterampilan Siswa se-Jatim," kata Ali Affandi, didampingi Kepala SD Al-Islah, Abd Barry. (rfa) BERITA TERKAIT Kurikulum 2013 Bupati Purwakarta Sindir Kurikulum 2013 Lewat Lagu Dangdut Disdik Sumbar Data Sekolah Pemakai Kurikulum 2013 Kurikulum Pendidikan CBSA hingga 2013 Kurikulum Pendidikan Periode 1945-1975 10 Kurikulum Pendidikan yang Dipakai Indonesia Sekolah Desak Kemendikbud Putuskan Kurikulum more Berita lain di Sindonews Buka Cabang Baru, KPK Tunggu Persetujuan DPR Divonis Mati, Ini Reaksi Pembunuh 3 Anggota Keluarga Mantan Pacar Awal Tahun Harga Mobil Merek Toyota Diproyeksi Naik BERIKAN KOMENTAR ANDA Login untuk komentar LOGIN 0 komentardisclaimer BERITA LAINNYA KAMPUS Senin, 15 Desember 2014 20:24 WIB Bupati Purwakarta Sindir Kurikulum 2013 Lewat Lagu Dangdut Kurikulum 2013 ini ibarat lagu Rhoma Irama, kau yang mulai kau yang akhiri. KAMPUS Senin, 15 Desember 2014 19:16 WIB Al Azhar Inisiasi Tonggak Pemuda Dunia Al Azhar Youth Leader Institute (AYLI) mengundang pemuda di berbagai belahan dunia pada acara Indonesia Internasional Leadership Camp(IILC). KAMPUS Senin, 15 Desember 2014 18:05 WIB Mahasiswa Lebih Suka Dosen Lelaki Mahasiswa lebih menyukai dosen lelaki dan memberikan penilaian yang lebih baik kepada mereka ketimbang kepada dosen perempuan. KAMPUS Senin, 15 Desember 2014 17:15 WIB Ahli Astronomi Juga Profesi yang Sangat Menjanjikan Bidang yang mempelajari berbagai benda langit di luar atmosfer Bumi atau biasa disebut ilmu astronomi, merupakan profesi yang menjanjikan. KAMPUS Senin, 15 Desember 2014 16:03 WIB UB, UGM & IPB Buka S-2 Manajemen Dikti Sebanyak tiga kampus negeri, yaitu UB, UGM, dan IPB membuka program studi magister manajemen pendidikan tinggi (MMPT). KAMPUS Senin, 15 Desember 2014 15:12 WIB Anak TKI Malaysia Sambut Mendikbud di Nunukan Anak-anak TKI dari Negeri Sabah, Malaysia siap menyambut kedatangan Mendikbud Anies Baswedan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. KAMPUS Senin, 15 Desember 2014 14:08 WIB Buah Unggul IPB Dihargai Rp250 Juta Buah-buahan unggulan dari IPB seperti melon, nanas, manggis dan pisang "dihargai" Rp250 juta. KAMPUS Senin, 15 Desember 2014 13:14 WIB Disdik Sumbar Data Sekolah Pemakai Kurikulum 2013 Disdik Sumbar sedang mendata sekolah yang akan tetap memakai kurikulum 2013. Saat ini ada 247 sekolah yang memakainya selama tiga semester. KAMPUS Senin, 15 Desember 2014 12:09 WIB Anak SMA Bisa Belajar Bikin Film di Sekolah Kita juga bisa berbudaya melalui kegiatan perfilman. Sekarang, siswa SMA bisa belajar membuat film di sekolah sebagai bagian berkebudayaan. KAMPUS Senin, 15 Desember 2014 11:09 WIB Guru di Malang Segera Terima Tunjangan Profesi Guru di Malang segera menerima tunjangan profesi. Surat pencairan tunjangan bagi 7.600 guru di wilayah tersebut sudah diterima Disdik. Cari Berita Lain Disini Share this selection Tweet

Anies Baswedan Terbitkan Permendikbud No 160/ 2014, Stop Pro Kontra Kurikulum 2013

           Pro kontra kurikulum 2013 mungkin akan segera reda dengan diluncurkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2014. Isinya, Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Ini  mempertegas Surat Edaran Mendikbud Nomor: 179342/MPK/KR/2014, tanggal 5 Desember. Sepanjang yang saya ketahui, surat edaran Anies Baswedan tanggal 5 Desember 2014 ini menarik dan tergolong langka. Pertama, jarang terjadi ada surat dari menteri ditujukan langsung ke sekolah (Kepala Sekolah). Walaupun mungkin, banyak sekolah yang tidak akrab dengan internet atau media sosial belum mendapatkan copy surat tersebut.  Betapa sosok Anies Baswedan ini betul-betul nguwong-ke para pendidik di negeri ini. "Semoga Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan bahagia saat surat ini sampai. Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada Ibu dan Bapak serta semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menjadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia lewat dunia pendidikan." Di paragraf awal surat ini, dengan bahasa dan kalimat santun Anies Baswedan  menyapa dengan hati  garda terdepan pendidikan Indonesia. Kedua, di paragraf 7 menyuratkan: Menghentikan pelaksaanan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun pelajaran 2014/ 2015. Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006. Serta tetap menerapkan Kurikulum 2013 bagi sekolah yang telah 3 semester menerapkan Kurikulum 2013. Ini yang jadi pro kontra di semua kalangan, terutama dunia pendidikan.Pro Kontra Bagai lesatan meteor, bola "panas" surat edaran menteri pun menggelinding ke seluruh penjuru tanah air. Jadi headline di seluruh media massa. Baik cetak terlebih elektronik. Semua elemen membincangkannya. Baik yang pro maupun  kontra angkat bicara. Riuh rendah. Saling berbagi. Saling mengkritisi. Ada yang senang ada yang mengeluh. Ada yang gundah. Ada yang menyambutnya dengan suka cita. Pokoknya rame. Padahal jika dicermati, keputusan Anies Baswedan mengeluarkan surat edaran itu lantaran beliau sadar ada yang tidak beres dengan implementasi Kurikulum 2013. Namun, di lapangan, di media masa, timbul persepsi dan asumsi yang beragam tentang edaran penundaan kurikulum 2013 itu. Bahkan, saking lincip-nya, mengaitkan keputusan Anies Baswedan bermuatan politik. He he he.... Padahal, banyak sekolah dengan tangan terbuka menyambut edaran tersebut. Terlebih sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 baru satu semester. Menurut sekolah-sekolah yang kembali ke Kurikulum 2006, ini bukanlah langkah mundur. Tapi ancang-ancang untuk mengelola pendidikan dengan kurikulum yang lebih baik. Untuk itu, mereka tidak banyak terlibat dalam pro kontra, adu argumen kurikulum. Tapi fokus membincangkan hal-hal teknis di sekolah saat kembali ke kurikulum 2006. Perlu diketahui, ada kejanggalan logika dan kelucuan saat  semua sekolah (di luar sekolah sasaran yang 6221 sekolah itu)  "wajib" melaksanakan Kurikulum 2013. Janggal dan lucunya adalah tatkala diluncurkan  Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 81A/ 2013 tentang Implementasi  Kurikulum oleh Pak M. Nuh, dimana semua sekolah tanpa kecuali wajib melaksanakan Kurikulum 2013. Berdasarkan peraturan menteri itu, sebuah keharusan (tanpa banyak cing cong), siswa di kelas X (kelas 1)  yang sedang menggunakan Kurikulum  2006, maka saat naik kelas XI (kelas 2)  lompat menggunakan Kurikulum 2013. Aneh bukan?? Tapi begitulah, peraturan menteri sangat mengikat. Tidak bisa ditawar. Itulah payung hukum yang wajib ditaati. Sekolah-sekolah bukan sasaran Kurikulum 2013 (K13)  pun tak berkutik. Ramai-ramai ikut bedol kurikulum. Suka tidak suka. Mau tidak mau, harus beralih dari Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013. Padahal banyak menyisakan masalah teknis di lapangan. Nah untuk lebih melegalkan pemberlakuan K13 ini, muncul banyak Permendikbud lainnya agar perjalanan K13 makin lancar dan aman serta bisa diterima sebagi kebijakan pemerintah. Ini sepertinya jebakan Betmen untuk Mendikbud berikutnya agar tak berkutik dan tetap mengayomi dan melaksanakan K13. Ibaratnya, maju kena. Mundur kena.  Tapi, Anies Baswedan sangat berani mengambil keputusan. Terbitlah Surat Edaran Surat Edaran Mendikbud Nomor: 179342/MPK/KR/2014, tanggal 5 Desember. Ini yang jadi polemik dan kontroversial. Bahkan ada yang menyatakan surat ini bukan payung hukum yang wajib diikuti. Tak heran masih banyak yang ngeyel bin ngotot mau menyimpang dari arahan pak menteri. Walah kok begitu ??? Permendikbud 160/ 2014 Untuk menyikapi dan memperkuat keputusan menunda dan menhentikan sementara Kurikulum 2013, maka Anies Baswedan tak surut langkah. Bergegas, tak lebih dari seminggu sejak surat edarannya diluncurkan, sudah menerbitkan  Permendikbud 160/ 2014. Isinya antara lain: Dalam Pasal 1 Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Pada Pasal 2 ayat (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulu 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Inilah payung hukum yang ditunggu semua pihak. Baik yang kembali ke Kurikulum 2006 (KTSP) maupun yang melanjutkan menerapkan Kurikulum 2013. Agaknya, polemik seputar penundaan pemberlakuan Kurkulum 2013 di luar sekolah sasaran ini saatnya dihentikan. Biarkan pihak kementerian dengan aparat dan instansi terkait bekerja untuk melakukan evaluasi menyeluruh implementasi Kurikulum 2013. Jika, Kurikulum 2013 sudah betul-betul matang dan siap diimplementasikan pastilah semua sekolah di tanah air akan menyambutnya dengan suka cita.   Simpan energi ngotot dan ngeyel untuk perbaikan internal, perbaikan institusi pendidikan serta pemberdayaan sekolah masing-masing. Dibaca : 979 kali Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis. ARTIKEL TERKAIT Anies Baswedan Terbitkan Permendikbud No 160/ 2014, Stop Pro Kontra Kurikulum 2013 Berpikir Positif terhadap Keputusan Penghentian Sementara Kurikulum 2013 Upah Minimum Guru (UMG) Gebrakan Anies Baswedan Gebrakan Anies Baswedan: "Ujian Nasional Hanya Pemetaan!" Masa Depan Pendidikan di Tangan Anies Baswedan? Turun Tangan Menjadi Orang Baik di Republik Ini Debat Vokalis Jokowi dan Prabowo di Mata Najwa, Siapa Pemenangnya? Jokowi & Anies, Saatnya Memilih Presiden Peduli Pendidikan Bangsa Pamor Mas Rektor Belum Juga Kelihatan Mengapa Kita Harus Memilih Anies Baswedan? Jika Alex Ferguson Pernah Diragukan, Begitu Pula Anies Baswedan Penjelasan Anies Baswedan terhadap Mahasiswa Paramadina mengenai keikutsertaannya dalam Konvensi PD Anies Baswedan, Inspirasi Indonesia Mengajar dari Desa Kracak Ajibarang Setelah Pelanggaran Kode Etik KPK (Kompasianival 2012) Jusuf Kalla mampir di Booth Kumpulan Emak-emak Blogger Anies Baswedan Terbitkan Permendikbud No 160/ 2014, Stop Pro Kontra Kurikulum 2013 Anies Baswedan Terbitkan Permendikbud No 160/ 2014, Stop Pro Kontra Kurikulum 2013 Pilih Permen Atau Disumbangkan? Pilkada dan Permen Permen: Peluang Bisnis yang Menarik Antara Permen Karet atau Peraturan Negara Jokowi dan Melayani dengan Permen Mut-mutan Digemari Semua Kalangan Baby Hampers Ahok :"Kaya Orang Bule"(Valentine) "Hadiah" yang Membeli PERMEN PROMOSI JAKARTA | PROMOTIONAL CANDY Negeri Permen 'Candylisious' : If There's No Candy in Haeven, I am not Going ..... Permen Promosi | Candy Promotion | Promotional Candies Hubungan Antara Permen dan Kembalian Uang Kembalian Diganti Permen, Menghidupkan Kembali Sistem Barter Anies Baswedan Terbitkan Permendikbud No 160/ 2014, Stop Pro Kontra Kurikulum 2013 Siapa Bilang Kurikulum 2013 Dicabut? Pemberhentian Pemberlakuan Kurikulum 2013 Menghambat Kemajuan Bangsa Kenapa Kurikulum 2013 SD Harus Berhenti? Pencabutan Kurikulum 2013 Ustaz yang Satu Ini Sudah Gagal Paham, Atawa Memang Sekedar Cari Perhatian ? Mencegah Itu Lebih Baik Ini Alasan Saya Pro Kurikulum 2013 Saya Salah Jatuh Cinta kepada Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 Tidak Berlaku Bagi Saya Saya Jatuh Cinta kepada Kurikulum 2013 Berpikir Positif terhadap Keputusan Penghentian Sementara Kurikulum 2013 Selamat Tinggal, Kurikulum 2013! Selamat Datang Kembali "KTSP" Implementasi Kurikulum 2013, Tantangan Luar Biasa Bagi Guru About Kompasiana Tata Tertib FAQ View Full Site © 2013 Kompasiana, PT. Kompas Cyber Media

Selasa, 09 Desember 2014

MEREVISI KURIKULUM

Merevisi Kurikulum 2013 Kompas Senin, 08 Des 2014 | 20:47 WIB KOMPAS.com - Hasil revisi Kurikulum 2013 kemungkinan akan segera diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayan Anies Baswedan. Jika revisi hanya mengacu persoalan teknis-implementatif, revisi tak akan berguna, sebab pokok persoalan sesungguhnya lebih pada substansi, bukan isi materi atau implementasi. Inilah yang harus direvisi. Revisi harus menyentuh hal-hal yang fundamental yang selama ini jadi persoalan serius dalam Kurikulum 2013. Tiga langkah perlu dilakukan. Pertama, merevisi landasan yuridis pelaksanaan Kurikulum 2013, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merevisi PP No 19 Tahun 2005. Revisi PP No 32 Tahun 2014 akan berdampak pada revisi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) yang jadi dasar pelaksanaan Kurikulum Pendidikan. Kedua, revisi atas PP No 32 Tahun 2014 akan berdampak pada revisi atas beberapa landasan konseptual filosofis pedagogis Kurikulum 2013 yang selama ini dianggap bermasalah, seperti konsep Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Silabus, tematik integratif, desain buku ajar, dan sistem evaluasi dan penilaian. Ketiga, revisi pendekatan praktis dalam metode pelatihan guru terkait substansi, isi, dan keterampilan yang dibutuhkan. Fokus revisi Ada 10 fokus revisi yang harus dilakukan tim revisi bentukan Anies. Tanpa menyentuh 10 hal fundamental ini, revisi tak akan bermakna karena hanya akan melanjutkan sebuah implementasi kurikulum yang dasar pijakannya sudah keliru sejak awal. Pertama, revisi konsep Kompetensi Inti. Kompetensi Inti dipahami sebagai tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik. Kompetensi Inti yang dipahami sekadar menjadi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan sangatlah meredusir kekayaan, hakikat, dan proses belajar itu sendiri. Apalagi jika kompetensi spiritual hanya dipahami sebagai menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, yang berlaku sama untuk seluruh jenjang dari tingkat dasar sampai menengah, sedangkan sikap hanya mengacu pada perilaku tertentu yang sifatnya sangat terbatas. Kurikulum 2013 telah memasukkan sebuah konsep dasar yang meredusir kekayaan kompleksitas proses belajar yang sesungguhnya. Inilah yang perlu direvisi. Revisi terutama justru mengembalikan hakikat proses belajar yang melampaui sekadar pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi Inti harus didesain secara utuh dan komprehensif, tak parsial dengan membagi-baginya menjadi komponen-komponen yang akan diselaraskan dalam proses belajar. Kedua, pengarusutamaan pada spiritualisme. Kurikulum 2013, dengan memagari proses pembelajaran pada kompetensi inti, terutama pada sikap spiritual, telah menghasilkan spiritualisasi proses pembelajaran. Proses belajar diarahkan semuanya pada praksis penghayatan dan pengamalan agama yang dianut siswa. Ini sebuah pendekatan kurikulum yang sangat absurd, memiskinkan kekayaan pengalaman belajar, dan mendiskriminasi siswa yang agamanya tidak resmi diakui oleh pemerintah. Akibatnya, muncul definisi Kompetensi Dasar (KD) yang tak masuk akal, aneh-aneh, dan lucu. Pada pelajaran Matematika kelas X, misalnya, definisi kompetensi inti dan dasar ternyata sama, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ini pelajaran matematika atau pelajaran agama? Pendekatan spiritualis seperti inilah yang harus direvisi menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih rasional, mengedepankan akal budi dan nilai-nilai universal yang bisa dipelajari semua orang. Ketiga, pendidikan agama dan budi pekerti. Kurikulum 2013 telah memperkenalkan sebuah konsep yang sangat keliru tentang kaitan antara pendidikan agama dan budi pekerti. Ketatnya jumlah jam belajar telah memaksa pemerintah menggabungkan pendidikan agama dengan budi pekerti. Pemerintah salah memahami seolah-olah agama-agama mengajarkan pendidikan budi pekerti yang berbeda. Padahal, agama memiliki domain ajaran yang berbeda dengan pendidikan budi pekerti. Pelajaran agama bersifat eksklusif, dogmatis, ritual, sedangkan pendidikan budi pekerti bersifat inklusif, terbuka, dan mengacu pada praksis kehidupan bersama secara bijak, adil, saling menghormati. Apabila pendidikan agama masuk ranah kepercayaan yang sifatnya sangat subyektif, pendidikan budi pekerti berada pada ranah moral yang memiliki kodifikasi nilai universal, berupa nilai-nilai moral kemanusiaan. Mengintegrasikan pendidikan budi pekerti pada pendidikan agama jelas akan kian menyegregasi anak-anak Indonesia berdasarkan kelompok agama dan ini akan mereduksi pengalaman mereka akan keragaman dan kebersamaan. Keempat, revisi silabus. Silabus bagian tak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Silabus harus direvisi karena telah terjadi logika terbalik. Kurikulum 2013 ternyata membuat silabus berdasarkan buku yang sudah dicetak, menyesuaikan dan menambahkan apa yang kurang. Permendibud No 57 Tahun 2014 menjelaskan adanya tiga pola format silabus: (1) KD diberi keterangan: KD buku, KD silabus, KD buku dan silabus, KD buku tetapi tidak sesuai permendikbud. (2) KD diberi keterangan: ada di buku, tidak ada di buku. (3) KD Dasar tanpa keterangan. Keterangan ini mengindikasikan bahwa silabus dibuat berdasarkan buku, dan bukan buku berdasarkan silabus. Logika terbalik ini membuat kualitas buku kurikulum dipertanyakan. Kelima, pendekatan tematik integratif berubah menjadi materi pelajaran. Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar mengubah seluruh proses pembelajaran dalam format tematik integratif. Tematik integratif sesungguhnya sebuah metode belajar, bukan mata pelajaran. Fokus pembelajaran semestinya tetap pada pengembangan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Fokus ini menjadi hilang dan siswa lebih gemar mempelajari tema. Akibatnya, siswa hanya akan menghafalkan fragmen-fragmen tematis pembelajaran, tanpa mampu mengintegrasikan kaitan antara ilmu yang satu dan yang lain. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya peta kompetensi dalam silabus. Keenam, peta kompetensi dasar. Silabus dalam Kurikulum 2013 tidak menyertakan peta kompetensi dasar. Yang ada dalam buku kurikulum hanyalah jaringan kompetensi dasar. Akibatnya, beberapa kompetensi diajarkan berulang-ulang dalam tema-tema yang lain, sedangkan kompetensi yang lain sama sekali tidak dibahas. Ini dapat dimaklumi karena pada saat pembuat buku ajar mendesain buku, mereka tidak dilengkapi dengan silabus sehingga kompetensi yang dibuat hanya perkiraan penulis buku saja. Tanpa adanya peta kompetensi, kita tak dapat mengetahui sejauh mana proses belajar siswa, dan apakah seluruh kompetensi keilmuan yang dibutuhkan telah terliput dalam keseluruhan tema pembelajaran. Akibat fatal dari absennya peta kompetensi ini adalah rangka-bangun keilmuan siswa sekolah dasar sangat rapuh. Ketujuh, indikator pembelajaran. Tim revisi kurikulum harus merevisi silabus dengan menyertakan indikator pembelajaran. Tanpa adanya indikator pembelajaran yang lebih detail, proses pembelajaran tidak dapat dinilai dan dievaluasi. Kompetensi dasar yang ada saat ini masih terlalu umum, bahkan kompetensi dasar untuk Matematika kelas X untuk sikap spiritual sama dengan kompetensi dasar. Tanpa adanya indikator pembelajaran, seluruh proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013 tidak dapat dievaluasi. Evaluasi pembelajaran Kedelapan, model evaluasi dan penilaian. Tim revisi kurikulum harus merevisi model evaluasi pembelajaran baik secara mikro maupun makro. Penilaian yang bersifat mikro adalah evaluasi proses pembelajaran dalam kelas, dan yang makro adalah keseluruhan sistem evaluasi pendidikan nasional. Penilaian kompetensi sikap sangat bermasalah dan tidak realistis karena guru hanya akan disibukkan mengamati siswa agar dapat mengisi kolom penilaian. Adapun secara makro, spirit pembelajaran dalam Kurikulum 2013 mewajibkan pemerintah menghapus sistem ujian nasional karena bertentangan dengan roh dalam Kurikulum 2013. Tetap mempertahankan ujian nasional merupakan sikap inkonsisten dan keengganan dalam merevolusi mental. Kesembilan, model pelatihan guru harus diubah. Guru perlu dilatih untuk memiliki kekayaan dalam berbagai macam strategi dan pendekatan belajar, serta pendekatan dalam proses penilaian, melalui rubrik, portofolio, proyek, dan lain-lain. Fokus pada micro teaching, bukan pada paparan presentasi power point seperti terjadi selama ini. Kesepuluh, desain buku pelajaran. Buku-buku pelajaran yang sudah dicetak harus dinyatakan sebagai salah satu referensi sumber pembelajaran saja karena kualitas buku Kurikulum 2013 dipertanyakan dari segi isi dan substansinya. Pemerintah perlu mendesain buku pelajaran dengan lebih baik dan menyertakan akademisi lintas ilmu agar dapat mendesain buku pelajaran yang baik dan bermanfaat, bukan menyerahkan kepada para penulis buku amatiran yang sekadar punya pengalaman mengajar. Sepuluh hal fundamental di atas haruslah jadi fokus perhatian bagi tim revisi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bermasal